ERA OKHLOKRASI, BUKAN DEMOKRASI
Oleh: Irawan Santoso Shiddiq, SH
“Virtus et summa potestas non coeunt”
Futtuwa tidak cocok untuk kekuasaan yang absolut
{Lucan, sejarawan Romawi}
Kekuasaan jadi kosakata sepanjang epos jaman. Allah Subhanahuwataala berfirman: ”Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia…” (QS Ali Imran: 140).
Dan kamus kekuasaan ada dua: berbasis fitrah atau melawan fitrah. Fitrah itulah merujuk hukum alam. Melawan fitrah, itulah kekuasaan yang diperebutkan. Kekuasaan yang fitrah ialah yang tidak membawa konotasu politis apapun. Ini adalah karena Tuhan dan rakyat yang sangat menginginkannya (Ian Dallas, The Entire City).
Pola perjalanan kekuasaan inilah melahirkan bentuk sistem pemerintahan. Melongoklah jauh pada Polybios, pemikir Romawi (204-122 SM). Dia menelorkan “cyclus theori”. Dikenal cyclus Polybios. Lingkaran perjalanan model kekuasaan. Dari monarkhi, tirani, aristokrasi, oligarkhi, demokrasi, okhlokrasi dan kembali ke monarkhi. Itulah siklus. Dan jaman telah membuktikannya. Dari Polybios, melongok juga ke Ibnu Khaldun, abad 13. Tentang pola Sunnatullah peradaban. Karena sejarah telah membuktikan. Kaum bajik itu penanda untuk pembaca jaman.
Sifat kekuasaan pun terpola pada dua bagian. Civitas Dei atau Civitas Terrena. Ini teorinya Augustinus, Santo Nasrani dari Hippo Regius, pantai utara Afrika. Tahun 354-430 Masehi. Civitas Dei itulah yang merujuk Tuhan. Sementara Civitas Terrena itu sebutan yang berkiblat pada setan laknatullah.
Polybios mendedahnya dalam beragam model. Tapi sifatnya tak lepas antara Civita Dei atau Civitas Terrena. Dipergilirkan antara mengikut perintah Tuhan, atau tergelincir mengikut pola setan. Sampailah kita pada demokrasi. Pola yang kini dipuja bak religi. Karena demokrasi seolah setara dengan agama. Dipuja-puja, seolah tanpa-nya, hidup akan malapetaka. Padahal demokrasi hanya satu model pemerintahan. Bukan bentuk ‘negara’. Karena istilah ‘negara’ diambil dari kata ‘state’. Ini baru dikenal abad modern, pasca Revolusi Perancis, 1789. Itulah eksekusi dari ‘lo stato’ sebutan Machiavelli.
Tapi demokrasi, khalayak tak lagi peduli, apatah itu ‘Civitas Dei’ atau ‘Civitas Terrena’, model setan. Karena telah disembah tanpa pamrih. Ironinya, kaum agama justru menganggap itulah jalur untuk memenangkan agamanya. Mau Islam, Kristen atau kotak kosong sekalipun. Karena khalayak lupa tentang sejarah demokrasi, dan pola model pemerintahan yang dipergilirkan. Yang lebih ironi, khalayak masih yakin pola kini masih di tahapan demokrasi. Yang oleh Lincoln disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Padahal demokrasi dimulai dari modern era dimulai. Kala revolusi Perancis mereda. Disitulah semangat ‘vox populi vox Dei’ merajalela. Tapi itu sebuah kudeta. Pada pola kekuasaan sebelumnya. Kekuasaan kaum oligarkhi di belantara Eropa. Yang telah panjang berdebat tentang sosok Tuhan. Karena eropa menimpor pola pemikiran filsafat, buah copy paste pemikiran Aquinas dari Ibnu Rusyd di Cordoba. Dari situlah filsafat berlangsung liar tak terkendali. Sampai menyelidiki tentang kebenaran Tuhan. Karena virtue di Eropa melemah. Francis Bacon berkata, Tuhan itu hanya ada dalam pikiran. Karena dia bilang: ‘Aku ada maka aku berpikir”. Akrobatiknya dilanjutkan Rene Descartes. Dia membaliknya teori induktif menjadi deduktif: “Aku berpikir maka aku Ada”. Immanuel Kant melengkapinya dengan empirisme. Ratio scripta. Inilah pondasi tentang ‘kebenaran’ versi baru. Kebenaran yang tak lagi berasal dari Tuhan. Alhasil, Gereja dan Raja tak dianggap lagi sah sebagai pemegang kekuasaan. Karena manusia dianggap lebih nomor satu mengatur kehidupan dunia. Bukan lagi dari Tuhan.
Kisah panjang Eropa meledak pada persoalan aqidah Nasrani.
Antara unitarian dan Trinitas. Antara Katolik dan Protestan. Abad 16, ribuan Huguenot, pengikut Protestan di Perancis, dibantai di depan Raja Louis. Lalu 3 abad berselang, 1789, giliran Huguenot membantai kaum Katolik dalam drama revolusi berdarah. Disitulah ‘vox Rei Vox Dei” dikudeta secara resmi. Berganti menjadi kedaulatan rakyat. Karena monarkhi telah berubah menjadi oligarkhi. Karena Raja sering bertitah ‘the king can do no wrong’. Bergeser pada oligarkhi, yang menuntut demokrasi. Perancis pun deklarasi, republik jadi panutan. Disitulah demokrasi jadi idaman. Konstitusi jadi pijakan. Buah pemikiran ‘le contract sociale’ alas Rosseou. Mereka mengidamkan Romawi, kala masa kebesaran. Demokrasi pun jadi religi. Menggantikan agama. Karena agama telah disingkirkan. Tuhan dianggap diktator. Tak layak lagi mengatur kehidupan manusia. Bak Voltaire berkata, segala kediktatoran haruslah ditolak, jika Tuhan ialah diktator maka Tuhan tak layak lagi. Ratio scripta membahana. Mereka mendambakan lagi masa Romawi.
Romawi memang kata penting. Inilah satu-satunya peradaban yang disebut dalam Al Quran: AR RUM. Karena Romawi menjejak hingga kini. Termasuk mimpi akan demokrasi. Dari sanalah kisah telah bermula. Bak pepatah orang Perancis berkata: ‘le histoire de repete’ (sejarah berulang). Romawi pun berulang. Karena kebesaran Europa ada pada Romawi. Kisah Romawi menjejak dari masa Romulus sampai Konstantinopel. Dan Islam yang menamatkan Romawi. Tatkala Sultan Muhammad II memimpin pembebasan Konstantinopel, 1453. Disitulah Romawi tamat, terwujudlah basyirah Rasulullah Shallahuallaihi Wassalam.
Tapi Romawi punya kisah tentang fase pasca demokrasi. Simaklah masa Augustus menjadi Kaisar. Inilah periode Romawi menjadi kekaisaran pertama. Agustus (63-14 SM) merebut kekuasaan Kaisar Romawi. Pasca huruhara perang Triumvirat di Romawi. Agustus cucu dari Julius Caesar, yang dibunuh di depan senator oleh Brutus. Pembunuhan itulah membuat kejatuhan masa republik Romawi. Mark Anthony dan dirinya berebut kuasa. Tapi Legiun Romawi, sekumpulan pasukan elit, berpihak pada Augustus. Kemenangan pun tertoreh. Dia didaulat menjadi Kaisar pertama.
Fase Augustus itulah dimulai ‘imperium sine fine’ (Imperium tiada akhir). Inilah masa kelam Romawi. Karena Kaisar ternyata tak berkuasa. Kekuasaan diambil alih. Senator, yang selama ini mengontrol kekuasaan, telah diamputasi. Tak ada lagi pemegang kendali. Senator Romawi, tak bisa mengakses keuangan, apalagi mengontrol Kaisar. Republik pun mati suri. Karena era republik Romawi yang merujuk fitrah, dimulai kala Brutus I (bukan pembunuh Caesar), sampai menjelang tergulingnya Caesar. Disitulah Cicero membahanakan lagi. Dalam kitabnya: De Republica, Cicero menyuarakan betapa pentingnya Romawi kembali pada republik. Yang dalam bahasa Cicero, sistem yang merujuk ‘Divine Law”. Kodrat Tuhan. Bukan kodrat atas kehendak manusia.
Fase Augustus menunjukkan Romawi berada pada kehendak manusia. Itulah era ‘Civitas Terrena’. Bukan lagi Civitas Dei, seperti dimaksud Cicero. Karena Civita Dei berarti merujuk pada Divine Law. Era Augustus itulah Kaisar dibawah kendali, tapi tak resmi. Siapa pengendali? Itulah Legiun Romawi. Tytus Livy, sejarawan Romawi menceritakan tentang berkuasanya Legiun, mengendalikan Kaisar. Kekuasaan bukan berada pada Kaisar. Melainkan sosok dibalik layar Kaisar. Itulah masa kala rakyat, tribunal, diam seribu bahasa. Tribunal tak bersuara, karena passif menghadapi keadaan. Senator pun telah dibungkam. Dikebiri fungsinya. Karena senator tak lagi mengontrol. Itulah yang disebut era okhlokrasi atau mobocrazy. Bukan lagi demokrasi. Kekuasaan dikendalikan segelintir kaum perusak. Karena tak lagi patuh pada fitrah atau Divine Law.
Ian Dallas, dalam bukunya “The Entire City,” kitabnya tahun 2015, menceritakan hal fenomenal. Fase Augustan itulah yang kini terjadi. Dia membawa Republik Romawi pada penjelmaan Republik Amerika Serikat. Sebuah wujud modern state yang dianggap ideal –dari cita-cita atas nama demokrasi–.
Ian Dallas menulis:
“It was to be the identical claim of American Empire once the financial system had taken over power from the political class. The essential deception of the Augustan phase –that Empire was really republic because the form of the Senate had been maintained—was identical to that of the modern capitalist state, only the Legiun had been replaced by the Bank!’.
Dari situlah arti demokrasi telah berakhir. Karena ini telah masuk pola okhlokrasi. Mobocracy. Karena kekuasaan tak dikendalikan Presiden atau head of state. Kepala negara bukan pemegang tampuk kekuasaan. Melainkan dikendalikan oleh sosok dibalik itu: bankir. Mereka yang mengontrol dan mengendalikan negara. Maka, bukan lagi ada “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” seperti kata Lincoln. Tapi pemerintahan dari bankir, oleh bankir dan untuk bankir. Merekalah dibalik pengendali negara. karena seluruh bentuk negara kini, menjadi debitur bagi bankir. Utang nasional, atau utang negara, itulah pertanda. Karena tak ada satu pun state berdaulat mengatur uangnya sendiri. Melainkan di bawah kontrol bankir. Merekalah yang mengontrol negara. Dan itu jelas bukan lagi demokrasi. Bak Kaisar Agustus yang dikendalikan Legiun. Kini Legiun berubah menjadi Bankir.
Melongoklah pada pertemuan Presiden seantero dunia di bawah PBB, pasca Perang Dunia II. Di Bretton Woods, New Hampshire, dari 1 Juli hingga 22 Juli 1944. Itulah keputusan uang tak lagi berbasis emas dan Dollar Amerika Serikat sebagai patokan. Tapi, pertemuan itu pertanda dicabutnya secara resmi kewenangan Presiden sebuah negara, untuk mengendalikan uang. Semua kendali di bawah bankir. Dan, faktanya, 2018 lalu, utang Amerika mencapai 19.947 miliar dollar Amerika per Januari 2018! Ini fakta pengendali negara itulah bankir. Bukan Presiden. Jadi kekuasaan bukan berada ditangan Presiden. Tapi bankir, bak Legiun Romawi. Dan kini semua negara terjebak pada utang pada bankir. Dengan bunga berbunga yang bertambah. Imbasnya tentu pajak makin meninggi. Karena pajak itulah angsuran untuk membayar utang pada bankir. Atas nama negara, atas dalih demokrasi. Padahal ini sudah mobocracy. Okhlokrasi.
Inilah penyakit jaman. Ian Dallas menyebutnya, kapitalisme sebagai psikosis yang terstruktur secara sosial. Karena dibentuk dengan watak Civitas Terrena, sistem setan. Bukan fitrah.
Watak Civitas Terrena tentu kontra pada Civitas Dei. Kembali pada fitrah. Kembali pada peradaban merujuk Tuhan. Ian Dallas mendedahnya itu dimulai dengan new nomos. Peradaban baru. Masyarakat baru dengan pola fitrah. Karena penyakit psikosis jaman ini bukan riba pangkal sebabnya. Oleh karenanya tak sembuh hanya dengan antitesa muamalah semata. Melainkan menyeluruh dan utuh. The Entire City itulah wujud kota yang kaffah.
Islam telah memiliki pranata. Karena dalam Islam, semuanya telah clear menunjukkan sesuatu yang fitrah, yang berasal dari Allah Subhanahuwataala semata. Bukan dari kedaulatan rakyat, positivisme atau buah ratio scripta.
Dari Polybios kita bisa membaca, pasca okhlokrasi itulah akan kembali pada Monarkhi. Image monarkhi, bukanlah menuju pada monarkhi konstitusional, pasca diruntuhkannya nobility di kerajaan Inggris, abad 17. Melainkan monarkhi tatkala Brutus I menciptakan Romawi dengan tauhid. Itulah yang dikisahkan Cicero sebagai republik yang sesungguhnya. Itulah wujud monarkhi yang utuh. Dengan Divile law sebagai pondasi.
Karenanya, wajar Ian Dallas berkata: “…that in the present world there is simply nothing that can offer itself as a republic”.
(Bahwa di dunia kini tidak ada negara yang pantas disebut republik).
Lalu bagaimana republik yang ideal? Lihatlah Arnold Toynbee (1889-1975) sejarawan Inggris meninggal di Amerika Serikat. Dalam bukunya, “A study of History’: “The Ottoman institution came perhaps as near as anything in real life could to realizing the ideal of Plato’s republic”. (Kesultanan Utsmani adalah yang pernah ideal dalam menerapkan republik Plato). Nah, jadi republik itulah wujud sultaniyya.
Dallas pun mengajak untuk bersiap diri. Ini bukan lagi fase demokrasi. Melainkan okhlokrasi. Dari siklus Polybios terbaca, kemudian akan beralih menuju monarkhi. Bersiaplah menyambut masa ini. era yang disebut interim. Hamlet berkata, “Interim is mine”. Raihlah interim itu agar menjadi milikmu. Kembali pada peradaban fitrah, Civitas Dei dengan Divine Law.
Karena kedaulatan rakyat itulah bentuk menyekutukan Tuhan. Syirik. Kembali pada kedaulatan Tuhan. Fitrah.
